Politik memang dinamis. Namun, bukan berarti segala sesuatu boleh. Politik memang kadang sulit ditebak dan sangat cair. Akan tetapi, bukan berarti semuanya menjadi halal.
Masyarakat dan elit politik harus tetap memegang prinsip atau nilai. Tanpa prinsip dan nilai yang menjadi pegangan etis-moral, politik hanya akan memuaskan syahwat kekuasaan.
Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah hajatan politik yang seharusnya memperlihatkan daulat rakyat yang beretika. Pilkada semestinya menampakkan juga kewarasan elit dan partai politik yang berkomitmen kepada kemajuan demokrasi yang substantif.
Pilkada bukan sekadar instrumen untuk meraih kursi kekuasaan. Dan, Pilkada itu akan gagal apabila ia tidak berhasil mendukung tumbuh suburnya budaya demokrasi.
Kartel Politik dan Politik Kartel Mematikan Demokrasi
Dalam Pilkada serentak yang akan dilangsungkan pada November 2024, ada 44 daerah (propinsi, kabupaten/kota) yang mengusung satu pasangan calon. Artinya, masyarakat di 44 daerah itu tidak memiliki pilihan lain.
Satu pasangan calon di propinsi dan kabupaten/kota itu akan melawan kotak kosong. Kondisi semacam ini tentu tidak baik untuk masa depan demokrasi. Mengapa? Sebab demokrasi itu mati kalau tidak ada perbedaan. Demokrasi itu tidak akan berkembang kalau tidak ada pilihan.
Satu pasang calon dalam Pilkada itu bukan kemajuan demokrasi. Hal itu justru memperlihatkan kuatnya kartel politik yang membangun perkoncoan untuk membagi-bagi kue kekuasaan. Kartel itu menjalankan politik kartel dengan merangkul sebanyak mungkin kelompok kepentingan agar kekuasaan dapat raih dan dijalankan tanpa ada oposisi yang kritis. Politik kartel itu adalah politik hegemoni yang ingin berkuasa tanpa kontrol.
Karena itu, kartel politik dan politik kartel dalam jangka waktu tertentu akan mematikan demokrasi. Sebab, tak ada lagi daulat rakyat, yang tertinggal adalah daulat partai dan elit politik-ekonomi. Kartel politik tidak berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat, tetapi semata-mata pada kepentingan politik dan ekonomi elit.
Rakyat hanya boneka atau objek kekuasaan dan ekonomi. Karena itu, elit politik membeli suara rakyat. Para elit ini jor-joran menggelontor uang. Di daerah tertentu, untuk menjadi seorang Gubernur, para calon itu harus mengeluarkan uang paling sedikit 66 Milyar. Di daerah lain bisa jauh lebih besar. Uang sebanyak itu untuk apa? Antara lain membeli suara pemilih.
Politik biaya tinggi seperti ini hanya bisa dilakukan oleh politisi dan orang berduit. Itu sebabnya, dalam praktik politisi berkonco dengan pemilik modal. Kartel politik dan ekonomi berkomplot, sehingga pasangan calon tertentu dalam Pilkada dibiayai oleh pengusaha. Semakin besar komplotan politikus-pengusaha semakin efektif, dan mereka akan menjadi gurita yang justru membunuh demokrasi dan masyarakat.
Kembalikan Daulat Rakyat
Daulat rakyat harus dikembalikan. Rakyat yang berdaulat dalam politik adalah rakyat yang suaranya tidak bisa dibeli.
Rakyat yang berdaulat dalam politik menjadi subyek perubahan. Mereka tidak bisa disogok. Mereka berpegang pada prinsip demokrasi dan etika.
Rakyat yang berdaulat dalam politik itu kritis. Dalam situasi tertentu, mereka dapat memilih kotak kosong jika hanya ada satu pasang calon dalam Pilkada. Apalagi, calon tersebut tidak memiliki rekam jejak yang baik, tidak memiliki kompetensi dan integritas.
Memilih kotak kosong dapat menjadi perlawanan terhadap kartel politik yang hegemonik, sekaligus memberikan pendidikan bagi para elit yang haus kuasa bahwa berdemokrasi itu harus ada pilihan. Berbeda itu biasa. Berjuang untuk meraih kekuasaan itu bagian dari politik, tetapi jangan bunuh demokrasi. Jangan hilangkan pilihan dan daulat rakyat.
Politik harus menjadi seni yang memperindah demokrasi serta berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan rakyat. Esensi inilah yang harus dihidupi dalam berpolitik dan berdemokrasi.
Pdt. Dr. Hariman A. Pattianakotta, Pendeta dan Pemerhati Politik
