Pilpres 2009 berlangsung dengan lancar, tidak terjadi gangguan keamanan meskipun masih terdapat ketidakpuasan dan kecurigaan dari berbagai pihak. Hampir dapat dipastikan pasangan nomor urut dua meraih tampuk kekuasaan eksekutif tertinggi di republik ini – berdasarkan perhitungan cepat (quick count) – KPU akan mengeluarkan pengumuman resmi hasil penghitungan suara pada tanggal 23 Juli.
Pasar memberikan respons positif terhadap hasil sementara pilpres, terlihat dari nilai tukar rupiah yang menguat dan kenaikan IHSG. Para pelaku pasar turut bergembira, pasangan SBY-Boediono diharapkan akan mampu menciptakan iklim usaha yang baik. Semoga indikasi positif pasar tidak menjadi euforia kemenangan sesaat.
Jika terpilih menjadi presiden, SBY kembali mengemban amanat dan tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat serta memajukan bangsa – bukan hal yang mudah. Para ahli mengeluarkan pernyataan terakhir, bahwa krisis keuangan global dan pemulihannya akan berlangsung lebih lama dari perkiraan awal. Bila ditelaah, yang paling cepat terkena imbas krisis adalah para pelaku usaha. Daya beli masyarakat di negara-negara tujuan ekspor menurun, menyebabkan nilai ekspor merosot. Penurunan daya beli menyebabkan permintaan terhadap bahan bakar fosil ikut menurun, sehingga harga minyak turun setelah naik tajam sampai pertengahan tahun lalu. Pada sisi lain, rakyat Indonesia bergembira atas penurunan harga BBM. Mereka menilai penurunan itu dapat meningkatkan kualitas hidup dari segi ekonomi.
Data-data statistik menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Apakah prestasi tersebut akan terus berlangsung? Keadaan yang akan terjadi bisa saja bertolak belakang dari anggapan dan harapan tersebut.
Penurunan nilai ekspor akan menyebabkan kegiatan produksi berkurang, bahkan banyak perusahaan yang berhenti beroperasi. Dampaknya tidak hanya menimpa perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga UKM dan industri rumah tangga. Jumlah penganggur meningkat akibat PHK.
Pemerintahan yang akan datang harus memikirkan langkah terbaik agar rakyat tidak semakin terpuruk. Pemerintah harus menjalankan kehidupan bernegara yang tidak menjadikan rakyat sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan.
Saya mengajukan suatu wacana yang dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. Mari kita lihat kemajuan yang dialami negara-negara Amerika Selatan sejak akhir tahun 90-an. Pada tahun 1998, Hugo Chavez terpilih menjadi Presiden Venezuela. Ia menjalankan suatu program reformasi “Revolusi Bolivar”, bertujuan membagikan keuntungan yang diperoleh dari penjualan minyak bumi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan tersebut terutama diarahkan pada sektor kepemilikan lahan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Chavez juga menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing yang beroperasi di negara itu. Reformasi ini merupakan sosialisme (gaya) baru – lebih dikenal sebagai neososialisme/neosocialism – yang tidak bermain pada tataran ideologi, tetapi lebih kepada praktik langsung dalam kehidupan politik dan negara.
Gebrakan yang dilakukan Chavez kemudian diikuti negara-negara Amerika Selatan lainnya. Dari dua belas negara yang berada di kawasan itu, sembilan negara telah mengadopsi dan menjalankan sistem pemerintahan neososialisme. Meskipun mendapat kritik dan tantangan dari dalam dan luar negeri, mereka mampu terus maju. Rakyat mendukung reformasi tersebut, karena neososialisme terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengembalikan hak-hak hidup mereka yang terampas akibat praktik liberalisme dan kapitalisme yang dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya.
Satu hal menarik, seluruh pemimpin yang menjalankan praktik neososialis secara pragmatis tersebut tidak berasal dari golongan elit di negaranya masing-masing, bahkan ada yang berasal dari pemberontak (Presiden Bolivia: Evo Morales) dan tokoh gereja (Presiden Paraguay: Fernando Lugo). Latar belakang pemimpin yang berasal dari rakyat membuat mereka benar-benar memahami kebutuhan masyarakat. To lead is to serve!
